Jakarta, 15 November 2026 – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti besarnya potensi pertumbuhan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara yang diperkirakan dapat mencapai 2 triliun dolar AS pada 2030. Proyeksi tersebut menunjukkan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan teknologi, perdagangan digital, dan investasi berbasis inovasi. Menurut Prabowo, perkembangan ekonomi digital menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan dalam beberapa tahun mendatang. Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara memiliki kepentingan untuk memanfaatkan peluang tersebut melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta pengembangan ekosistem usaha digital yang mampu bersaing secara internasional.
Potensi ekonomi digital ASEAN didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, pertumbuhan perdagangan elektronik, serta semakin luasnya pemanfaatan layanan keuangan digital. Perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, bekerja, dan mengakses berbagai layanan telah menciptakan peluang bisnis baru di sejumlah sektor. Perusahaan teknologi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penyedia layanan keuangan memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pasar melalui platform digital. Namun, angka 2 triliun dolar AS tersebut merupakan proyeksi potensi ekonomi kawasan, bukan nilai transaksi yang telah terealisasi. Pencapaiannya akan bergantung pada perkembangan investasi, kesiapan infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan kemampuan negara-negara ASEAN dalam menghadapi tantangan transformasi digital.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang berlangsung di Philippine International Convention Center, Pasay, Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Dalam forum tersebut, Presiden menempatkan Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Kesepakatan ini diharapkan mampu menciptakan aturan yang lebih selaras dalam perdagangan dan layanan digital lintas negara. Prabowo juga menekankan bahwa penguatan kerja sama ekonomi perlu memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, pekerja, dan generasi muda yang akan menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi digital ASEAN.
ASEAN DEFA telah ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN di Manila pada 14 November 2026, setelah melalui proses perundingan yang dimulai sejak 2023. Kesepakatan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun kerangka kerja sama ekonomi digital yang lebih terintegrasi di Asia Tenggara. Berdasarkan kajian yang digunakan pemerintah, penerapan DEFA secara komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan dari sekitar USD1 triliun menjadi USD2 triliun pada 2030. Dengan jumlah penduduk sekitar 693 juta jiwa, ASEAN memiliki pasar yang luas untuk pengembangan berbagai layanan digital. Namun, realisasi potensi tersebut tetap membutuhkan penerapan kebijakan yang konsisten serta kesiapan masing-masing negara dalam menjalankan kesepakatan.
Bagi Indonesia, implementasi DEFA membuka peluang untuk memperluas akses pasar produk dan layanan digital, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Pelaku UMKM diharapkan dapat menjangkau konsumen dari negara anggota ASEAN lainnya melalui sistem perdagangan elektronik yang semakin terhubung. Kesepakatan tersebut juga diarahkan untuk mendukung digitalisasi dokumen perdagangan, penyederhanaan prosedur kepabeanan, dan penguatan konektivitas ASEAN Single Window. Pengakuan dokumen serta tanda tangan elektronik lintas negara dapat membantu mempercepat proses transaksi dan mengurangi hambatan administratif. Dengan demikian, integrasi ekonomi digital tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan teknologi besar, tetapi juga berpotensi meningkatkan daya saing pelaku usaha berskala kecil.
Sistem pembayaran digital menjadi bidang lain yang memperoleh perhatian dalam pengembangan ekonomi digital ASEAN. Melalui peningkatan konektivitas pembayaran lintas negara, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan dapat melakukan transaksi secara lebih mudah dan efisien. Indonesia memiliki peluang memperluas pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS melalui kerja sama dengan negara-negara mitra. Integrasi sistem pembayaran tersebut dapat membantu wisatawan, pedagang, dan pelaku UMKM dalam melakukan transaksi tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit. Namun, pengembangan konektivitas pembayaran perlu disertai penguatan keamanan transaksi, perlindungan konsumen, dan pengawasan terhadap potensi penipuan digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Selain perdagangan dan pembayaran, Prabowo memandang pengembangan ekonomi digital sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja serta memperluas peluang bagi generasi muda. Transformasi digital membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai berbagai keterampilan, mulai dari pemrograman, analisis data, keamanan siber, hingga pengembangan kecerdasan buatan. Kerja sama antarnegara ASEAN dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program pendidikan, pelatihan, dan pertukaran pengetahuan di bidang teknologi. Indonesia juga perlu meningkatkan kemampuan tenaga kerja agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu terlibat dalam pengembangan produk dan layanan digital. Penguatan talenta tersebut menjadi faktor penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital menghasilkan kesempatan kerja yang berkualitas.
Pengembangan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, dan pusat data turut menjadi bagian dari peluang kerja sama ekonomi digital kawasan. Investasi pada sektor tersebut dapat mendukung peningkatan produktivitas industri sekaligus mempercepat penerapan teknologi dalam pelayanan publik maupun kegiatan usaha. Namun, pertumbuhan ekonomi digital juga menghadirkan tantangan terkait perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan perbedaan regulasi antarnegara. ASEAN DEFA diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan tepercaya. Bagi Indonesia, penguatan tata kelola tersebut perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan aturan perlindungan data pribadi dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman kejahatan digital lintas negara.
Dalam forum KTT ASEAN, Prabowo juga menekankan pentingnya kepercayaan, kelembagaan yang efektif, serta kerja sama yang selaras untuk mencapai berbagai agenda kawasan. Menurutnya, negara-negara ASEAN memiliki kekuatan ekonomi yang dapat saling melengkapi melalui sumber daya alam, industri, pasar domestik, dan kemampuan teknologi. Presiden turut menyampaikan dukungan Indonesia terhadap aspirasi Timor Leste untuk memegang keketuaan ASEAN pada 2029. Dukungan tersebut menjadi bagian dari pandangan Indonesia mengenai pentingnya keterlibatan seluruh negara anggota dalam membangun kerja sama regional. Di tengah perubahan ekonomi global, koordinasi antarnegara dinilai diperlukan agar pertumbuhan digital dapat memberikan manfaat yang lebih merata.
Potensi ekonomi digital ASEAN mencapai USD2 triliun pada 2030 menjadi gambaran besarnya peluang pertumbuhan kawasan apabila kerja sama DEFA dapat diterapkan secara efektif. Bagi Indonesia, kesepakatan tersebut membuka kesempatan memperkuat perdagangan digital, memperluas pasar UMKM, meningkatkan kualitas tenaga kerja, dan mendorong investasi teknologi. Meski demikian, angka proyeksi tersebut bukan jaminan pencapaian karena masih dipengaruhi kesiapan infrastruktur, regulasi, serta perkembangan ekonomi global. Pemerintah dan pelaku industri perlu memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan berbagai lapisan masyarakat. Melalui penguatan kerja sama regional dan peningkatan daya saing nasional, Indonesia diharapkan dapat mengambil bagian lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi digital Asia Tenggara hingga 2030.